Tupoksi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di bentuk berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2010 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga teknis operasional bertanggungjawab kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

Pada peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara rinci  mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  • Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  • Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  • Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
  • mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  • Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggran pendapatan dan belanja daerah; dan
  • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, pengandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokot dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan pengumpulan dan mengolah data, penyusunan program dan rencana kerja dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

Melakukan pengumpulan dan mengelola data dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana;

  • Sub Bidang Pencegahan

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, penegakan tat ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bnecana;

  • Sub Bidang Kesiapsiagaan

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana;

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Melaksnakan koordinasi pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat;

  • Sub Bidang Kedaruratan

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana;

  • Sub Bidang Logistik

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana;

  • Sub Bidang Rehabilitasi

Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban;

  • Sub Bidang Rekonstruksi

Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.